Promo Pena

Lingkar Pemuda Sultra Gelar Webinar Terkait Efektivitas Pendistribusian BST

PENASULTRA.ID, KENDARI – Lingkar Pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Webinar efektivitas pendistribusian bantuan sosial tunai (BST) terhadap masyarakat penerima manfaat yang terdampak Covid-19 di Sultra, Sabtu 7 November 2020.

Promo Pena

Dalam acara Webinar itu hadir sebagai narasumber Kepala PT Pos Kendari Surya Hambali, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari Sri Nursamdewi, Akademisi UHO Pendais Hak, dan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Sultra LM. Syamsul Kaidah.

Kepala PT Pos Kendari, Surya Hambali mengatakan realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap tiga sampai dengan delapan di Kota Kendari telah mencapai 81 persen lebih.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari, Puskesos yang selalu melakukan koordinasi dalam memberikan data penerima BST di Kota Kendari. Sehingga proses penyalurannya tepat sasaran,” kata Surya Hambali.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari Sri Nursamdewi, menyebut BST kepada masyarakat berpedoman pada petunjuk dari Menteri Sosial (Mensos) RI. Namun, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak PT Pos agar menambah loket pembagian BST untuk mengurangi antrian masyarakat.

“Data penerima BST, kami selalu koordinasi dengan RT/RW, kemudian kelurahan sampai dengan Puskesos. Sehingga datanya tidak salah. Paling tidak bantuan itu bisa menjadi penyambung hidup dimasa Pendemi saat ini,” ujarnya.

Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Sultra, LM. Syamsul Kaidah menilai tingkat efektifitas pendistribusian BST terdiri beberapa aspek yang kita liat kuantitas dan waktu. Menurut dia, penerima BST keluarga yang kurang mampu. Dan dari segi kualitas, sasaran penerima manfaat merupakan masyarakat miskin tidak mampu.

“Gerakan PT Pos turun langsung pendistribusian kepada penerima manfaat langkah yang tepat,” ucapnya.

Dikatakannya, penyaluran bantuan BST di yang harus diantisipasi adalah konflik. Itu tidak bisa dihindari. Namun, substansinya data dari PT Pos. Lanjutnya, kesesuaian basis data dari berbagai instansi sangat penting karena masih ada tumpang tindih data masing-masing instansi.

“Perlu keterlibatan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa untuk mengawal data dan penyaluran BST agar tepat sasaran,” tambah Syamsul.

Pena Maulid

“Penanganan Covid tdiak hanya fokus pada Kemensos tapi baiknya dari Kemendesa termasuk instansi terkait ikut terlibat. Sehingga dengan adanya keterlibatan semua pihak, kita bisa keluar dari permasalahan kemiskinan dimasa Pendemi,” tuturnya.

Sementara itu, Akdemisi UHO Pendais Hak mengungkapkan pada zaman Presiden SBY-JK namanya BLT. Bantuan tersebut ada akibat efek domino akibat kenaikan BBM saat itu.

Kemudian di masa pemerintahan Jokowi disebut BST. Bantuan itu ada akibat Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aktivitas ekonomi masyarakat dibatasi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga berdampak pada pola ekonomi masyarakat

“BST diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan rentan. Tujuan BST sebagai pengaman bagi masyarakat akibat mengalami kondisi ekonomi kurang dimasa Covid-19,” ujarnya.

Ia menjelaskan, wilayah perkotaan lebih berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dibanding di desa. Dimasa Pandemi yang paling penting adalah kebutuhan pokok. Namun yang paling berdampak itu masyarakat di wilayah perkotaan.

“Hasil survei berdasarkan data kuesioner, di desa itu banyak petani. dimasa Pandemi pun mereka tetap berkebun. Di desa pun tetap ada pasar hanya saja perputaran ekonomi sangat sepi,” tuturnya.

“Dinsos harus menciptakan instrumen. Sebab, tidak aspek kontrol. Jadi kelihatan longgar apalagi di desa-desa. Misalnya aspek pendataan, meraka yang tidak punya KTP di desa bisa saja mendapatkan BST meskipun tidak punya KTP di desa itu. Karena mereka bisa membuat keterangan domisili di desa,” ulasnya.

Kemudian, aspek pencairan tidak ada masalah. Mengingat PT Pos telah melakukan tugasnya dengan tepat.

“Program ini sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat. Dan saya rekomendasikan bantuan itu tetap lanjut. Dengan catatan harus diperhatikan semua aspek yang berhak mendapatkan bantuan. Serta ada skala perioritas untuk menghindari konflik intern atau kepentingan apalagi dimasa politik saat ini,” jelas Pendais.

Penulis: Basisa

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.