Promo Pena

Bahas Omnibus Law dan UU Cipta Kerja, Ali Mazi Pimpin Gubernur se Indonesia Rakor Bersama Mendagri

PENASULTRA.ID, KENDARI – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi bersama jajaran Forkopimda Sultra dan bupati walikota se Sultra, mengikuti rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Mendagri, dan Menaker.

Promo Pena

Selain seluruh gubernur, bupati, dan walikota se Indonesia, ikut hadir secara virtual antara lain Menkeu, Menteri LHK, Menteri ATR/Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN.

Rapat Koordinasi Terbatas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara virtual, Rabu 14 Oktober 2020 ini, dibuka oleh Menkopolhukam selanjutnya dipimpin oleh Mendagri. Rapat itu membahas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law.

Gubernur Sultra H. Ali Mazi mengikuti rapat koordinasi terbatas ini dari Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Dalam rapat kali ini, Gubernur DKI Anies Baswedan mewakilkan kehadirannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kepada Gubernur Sultra Ali Mazi untuk memimpin para kepala daerah berdiskusi dengan Mendagri.

Gubernur Ali Mazi menerangkan, dalam UU Cipta Kerja, di antara 11 kluster ada isu terkait pembatasan kewenangan daerah.

“Jika dicermati, isu itu tidak berdasar, sebab kewenangan cipta kerja tidak seluruhnya berada di pusat. Kewenangan daerah juga ada,” kata Ali Mazi.

Sehari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian sudah menggelar rapat terbatas dengan seluruh DPRD se Indonesia. Salah satu agendanya adalah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus selesai diperdakan dalam masa dua bulan. Jika dalam masa itu tidak selesai, maka RTRW bisa disahkan dengan peraturan gubernur saja.

Pena Maulid

Dikatakannya, tidak semua aturan ditarik ke pusat. Jika ada masalah yang lamban diselesaikan kepala daerah, atau tidak dikerjakan, maka masalah itu akan diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.

“Nanti akan kita siapkan RPP nya. Menerima masukan dari banyak pihak termasuk ke seluruh Rektor Perguruan Tinggi agar ikut membahas UU ini,” ujarnya.

Menurut pendapat mayoritas anggota APPSI, UU Omnibus Law dinilai sangat baik dan memenuhi keseluruhan ekspektasi keberpihakan kepada pekerja Indonesia. Beragam isu dan hoaks yang tersebar dan dijadikan alasan demonstrasi, tidak ada dalam RUU Cipta Kerja.

Dalam UU Omnibus Law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU Cipta Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dengan diadakannya rapat ini diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat menindaklanjuti regulasi yang sudah menjadi kebijakan nasional. Melalui peningkatan sinergitas agar lebih proaktif dalam kesamaan pikiran, pandangan, pendapat dan langkah, sehingga regulasi Omnibus Law yang sudah menjadi kebijakan Nasional dapat terealisasikan dengan tetap memperhatikan kondisi kedaerahan setiap kabupaten dan kota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut rencana, akan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada Presiden RI Joko Widodo di hari ini, Rabu 14 Oktober 2020. Draf regulasi setebal 812 halaman (dari sebelumnya 1.028 halaman) itu akhirnya rampung direvisi setelah disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja itu akan resmi menjadi milik publik setelah diserahkan kepada Presiden.

DPR memastikan draf final RUU Cipta Kerja yang hari ini diserahkan kepada Presiden RI untuk diundangkan ke lembar negara setebal 812 halaman, dengan rincian 488 halaman berupa UU, dan sisanya bagian penjelasan (dimensi kertas legal/F4). Banyaknya informasi keliru seputar jumlah halaman yang berubah itu disebabkan format huruf dan dimensi kertas yang digunakan berbeda saat pembahasan tingkat I (Baleg DPR) dan pembahasan tingkat II (Rapat Paripurna DPR).

Penulis: Basisa

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.