Promo Pena

Pertamina Dorong Peneraparan Kartu Kendali LPG 3kg di Sultra

PENASULTRA.ID, KENDARI – Akhir-akhir ini masyarakat mengeluhkan lonjakan harga liquified Petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) ditingkat pengecer dan konsumen di wilayah Kendari dan sekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pertamina telah mengadakan web seminar (webinar) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Sulawesi Tenggara (Sultra), Direktorat Intelkam Polda Sultra serta Dinas nergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, 14 September 2020 malam.

Dalam webinar yang bertajuk “Kelangkaan LPG 3kg dalam Perspektif Hukum, Ekonomi dan Kebijakan” ini telah disepakati beberapa hal diantaranya menindak tegas pengecer, agen hingga pangkalan yang terbukti melakukan tindakan ilegal serta medorong adanya kartu kendali LPG 3kg.

Perwakilan Disperindagkop Sultra, R. Sutomo mengatakan, kewenangan penertiban di tingkat pengecer ada pada Disperindagkop. Jika ada pengecer yang tidak menjual LGP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) maka akan ditindak tegas.

“HET yakni Rp17.900 untuk wilayah Sultra. Apabila ada pengecer yang menjual jauh di atas harga tersebut, akan tertibkan bekerjasama dengan Polda Sultra. Restoran yang masih menggunakan LPG 3kg juga akan kami tertibkan,” tegas R. Sutomo melalui rilis persnya, Selasa 15 September 2020.

Sementara itu, Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Taufiq Kurniawan mengatakan, Kendari termasuk daerah yang over supply. Sebab, realisasinya selalu berkisar antara 100-110 persen per bulan dari kuota maupun konsumsi normal rata-rata per bulannya.

“Tingginya permintaan masyarakat ini karena di masa pandemi Covid-19 lebih banyak beraktivitas dirumah. Diindikasikan dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab,” kata Taufiq.

Menurutnya, pihaknya tak akan ragu menindak tegas apabila terdapat oknum ditingkatan agen hingga pangkalan yang terbukti melakukan tindakan illegal sesuai laporan masyarakat.

Tindakan ilegal yang dimaksud yakni menyalahi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur tentang Penyaluran dan Pendistribusian LPG 3 kg.

“Jika masih dalam ranah kami yakni agen-pangkalan, kita akan tindak tegas. Sanksinya dari teguran lisan, tertulis hingga pencabutan izin usaha dan pemutusan supply,” beber Taufiq.

Pertamina, katanya, juga mendorong agar pemda melakukan penerapan kartu kendali LPG 3kg sebagai upaya pengetatan maksimum pengambilan LPG 3kg per rumah rangga/ KK/UMKM/Pertanian. Sehingga, hanya pemegang Kartu Kendali sajalah yang boleh membeli LPG 3kg dalam jumlah tertentu per bulan.

“Pemegang kartu ini yakni keluarga pra-sejahtera. Berapa jumlah per bulannya diambil dari volume rata-rata pemakaian LPG dalam satu bulan. Semua data tersebut ada di pemda,” ungkap Taufiq.

Ia mengaku, upaya tersebut dinilai lebih maksimal untuk membantu monitoring LPG 3kg dibandingkan upaya lain yang telah dilakukan. Hal ini mendapat respon positif dari semua peserta webinar termasuk pihak ESDM Sultra.

Perwakilan Dinas ESDM Sultra, Dewi Rosaria mengatakan, pemerintah melalui Gubernur Sultra telah mengeluarkan surat edaran Nomor 541 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang menggunakan LPG 3kg.

“Hanya saja mungkin perlu ditegakkan kembali. Apabila kita yang tergolong mampu membeli perabotan mahal janganlah merampas hak masyarakat miskin dengan tidak beralih menggunakan LPG Bright Gas kemasan 5,5kg-12kg yang tersedia di pasaran,” pungkas Dewi.

Untuk diketahui, Pertamina memastikan supply LPG 3 kg di Sultra terjamin ketersediaannya hingga akhir tahun 2020 berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementrian ESDM RI.

Penulis: Yeni Marinda

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.