Promo Pena

LAntang Sultra: Sebagian IUP Tumpang Tindih di Konut Baiknya Dikembalikan ke Pemprov

PENASULTRA.ID, KENDARI – Polemik tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah berlangsung lama antara PT. Antam dan 11 IUP di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali dibahas ditingkat Pemprov Sultra bersama sejumlah instansi terkait.

Rapat pembahasan penyelesaian polemik berkepanjangan yang dipimpin langsung Gubernur Sultra, Ali Mazi tersebut digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu 2 September 2020 petang.

Koordinator Lembaga Advokasi Tambang (LAntang) Sultra, Ahmad Manaf mengapresiasi langkah Gubernur Sultra. Olehnya itu, Manaf meminta Pemprov Sultra segera mengambil jalan tengah dari persoalan yang ada.

“Sebagian dari 11 IUP bermasalah di Konut baiknya diambil alih oleh pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sesuai kewenangannya. Sementara sisanya, ke PT. Antam,” kata Manaf memberi solusi.

Kalau sebagian diambil alih oleh Pemprov Sultra, lanjut dia, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Terkait IUP perusahaan apa saja yang dikembalikan kepada PT. Antam dan IUP perusahaan apa saja yang nantinya akan diambil alih oleh pemerintah, itu teknis yang diharapkan segera diselesaikan oleh gubernur dengan pihak PT. Antam itu sendiri,” terang Manaf.

Usai Rapat Terbatas, Ketua DPRD Sultra dan Kadis ESDM Enggan Berkomentar

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Asis yang ditemui usai rapat terbatas masih enggan berkomentar banyak terkait penyelesaian tumpang tindih 11 IUP dengan PT. Antam di Konut.

Perwakilan PT. Antam juga menunjukkan reaksi datar ketika dimintai tanggapannya.

“Masih perlu dibahas internal dulu hasil pertemuan tadi,” ujar salah seorang perwakilan PT. Antam.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Sultra, La Ode Suryono yang dimintai tanggapannya mengaku siap kelola jika IUP tumpang tindih di Konut diserahkan ke Pemprov.

“Kalau perlu semuanya (IUP) kita kelola. Kami siap,” kata Suryono.

Menguak Temuan Pansus Tambang Bentukan DPRD Sultra

Pada 2018 lalu, Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Tambang bentukan DPRD Sultra merekomendasikan agar 11 IUP yang bermasalah dengan PT. Antam dicabut.

Hal itu sesuai hasil evaluasi berdasarkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.

Penertiban yang dimaksud yakni pertama, WIUP tumpang tindih seluruhnya dan tidak pernah berstatus CnC dicabut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015. IUP yang masuk dalam kategori ini antara lain PT. Avry Raya, PT. Mughni Energi Bumi, PT. Sangia Perkasa Raya, dan PT. Wanagon Anoa Indonesia.

Kedua, WIUP tumpang tindih seluruhnya dan pernah berstatus CnC tetapi dibatalkan sehingga berstatus IUP tidak CnC dicabut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Huruf b Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015. IUP tersebut yaitu PT. Sriwijaya Raya.

Kemudian ketiga, WIUP tumpang tindih sebagian dan tidak pernah berstatus CnC tindak lanjutnya Penciutan WIUP dicabut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Huruf a Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015. Akan tetapi, hal itu tidak direkomendasikan sebagai IUP CnC sampai dengan berakhirnya batas waktu rekomendasi CnC yaitu tanggal 2 Januari 2017.

Olehnya itu, tindak lanjutnya dapat dicabut berdasarkan surat Dirjen Minerba Nomor 1861/30/DJB 2016 tanggal 30 Desember 2016, Surat Menteri ESDM Nomor 562/30/MEM.B/2017 Tanggal 12 Januari 2017, Surat Derjend Minerba Nomor 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari Februari 2017. Kategori ini masuk PT. Rizqi Cahaya Makmur dan PT. Malibu.

Terakhir, WIUP tumpang tindih sebagian dan pernah berstatus CnC tetapi dibatalkan sehingga menjadi IUP tidak CnC tindak lanjutnya Penciutan WIUP berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Permen ESDM No 43 2015. Namun, hal itu tidak direkomendasikan sebagai IUP CnC sampai dengan berakhirnya batas waktu rekomendasi CnC pada 2 Januari 2017.

Maka dari itu sebagai tindak lanjutnya dapat dicabut mengacu pada surat Dirjen Minerba No 1861/30/DJB/2016 tanggal 30 Desember 2016, surat Menteri ESDM No 562/30/MEM.B/2017 tanggal 12 Januari 2017, surat Dirjen Minerba No 102/30/DJB/2017, Surat Dirjend Minerba 102/30/DJB/2017 tanggal 13 Januari 2017. Kategori IUP dimaksud adalah PT. James Armando Pundimas, PT. KMS 27 dan CV. Ana Konawe.(*)

Penulis: Yeni Marinda
Editor: Irwan

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.