Promo Pena

Gubernur Sultra Harap Ketua DPD RI Percepat Daerah Kepulauan Diundangkan

PENASULTRA.ID, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI dapat segera diundangkan di 2021.

Promo Pena

“Terus terang, kami pemerintah daerah yang memiliki kepulauan sangat berharap ada UU tersebut. Sebab, ini menyangkut keadilan dana transfer daerah dari pusat. Saya berharap betul, agar Ketua DPD RI dapat memperjuangkan untuk segara diundangkan,” kata Ali Mazi saat ramah tamah Ketua DPD RI LaNyalla M. Mattalitti beserta rombongan dengan Gubernur Sultra dan Forkompinda di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Kamis 19 November 2020.

Selain Gubernur, ikut menyambut Wakil Gubernur Lukman Abunawas, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan jajaran Forkompinda lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPD RI LaNyalla mengungkapkan, RUU tersebut telah secara resmi diserahan kepada Pimpinan DPR RI, dan telah masuk dalam Prolegnas.

“Memang belum dibentuk Panja, karena beberapa fraksi belum menyetorkan nama anggotanya yang akan bertugas di Panja tersebut,” kata LaNyalla.

Sehingga, lanjut LaNyalla, kemungkinan di 2021 akan mulai dipersiapkan untuk dibentuk Panja membahas RUU tersebut.

“Insyallah apa yang menjadi kepentingan daerah, pasti DPD perjuangkan,” ungkap senator dari Dapil Jawa Timur itu.

Pena Maulid

Seperti diketahui, pemerintah daerah kepulauan memiliki tingkat keseulitan dan tantangan yang lebih berat dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni.

Karena itu RUU tersebut memberi jalan keluar. Agar pemerintah pusat membedakan perlakuan dana transfer ke daerah, antara daerah kepulauan dengan daratan. Di RUU tersebut, DPD mengusulkan ada nomenklatur Dana Khusus Kepulauan (DKK), selain Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Sehingga tambahan dana tersebut, akan dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik pulau-pulau kecil berpenghuni.

Dalam kesempatan ramah tamah tersebut, LaNyalla juga menyampaikan pentingnya pola kepemimpinan pemerintahan di daerah yang melibatkan secara aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

“Dalam beberapa studi terbaru, kepemimpinan daerah di masa depan, diukur dengan indikator partisipatoris publik. Artinya, masalah tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah. Tetapi warga ikut terlibat dalam menyesaikan masalah,” jelas LaNyalla.

Dalam kunjungan ke Sultra kali ini, LaNyalla mengajak serta 22 senator. Baik senator asal Sultra, maupun senator dari provinsi lain. Mulai dari Aceh hingga Papua Barat.

Penulis: Basisa

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.